VIVAnews - Publik Amerika Serikat gerah dengan artikel kantor berita The Guardian dan Washington Post,
Kamis waktu setempat. Betapa tidak, ruang privasi mereka terancam
dengan laporan yang menunjukkan bahwa telepon dan internet kini telah
disadap intelijen.Beberapa yang menyuarakan penentangannya adalah Mantan Wakil Presiden Al Gore dalam akun Twitternya. Dia menyatakan bahwa privasi adalah hal utama di era digital seperti sekarang ini.
"Di era digital, privasi harus menjadi prioritas. Ini hanya saya, atau pengawasan rahasia yang terselubung ini sudah terlalu gila?" tulis Al Gore.
Mantan juru bicara Gedung Putih era George W Bush, Ari Fleischer, mengatakan bahwa Obama munafik. Di depan, Obama menentang kebijakan Bush, tapi ternyata malah meneruskan seluruh program-programnya.
"Serangan drone. Penyadapan. Gitmo. O (Obama) justru melakukan periode ke-4 Bush. Tapi dia menyerang Bush yang katanya melanggar empat konstitusi. #munafik.", tulis Fleischer.
Komentar ini mereka layangkan menyusul dipublikasikannya surat perintah pengadilan untuk provider Verizon. Dalam surat itu dikatakan bahwa provider terbesar di AS itu setiap hari wajib setor metadata soal aktivitas jutaan pelanggannya pada Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal (FBI).
Walaupun membantah tidak menyadap percakapan pelanggan, namun dalam laporan metadata tersebut, NSA dan FBI bisa memperoleh berbagai informasi soal penelepon dan yang ditelepon. Di antaranya adalah profil penelepon dan yang dituju, lokasi, durasi dan data pribadi lainnya, baik itu komunikasi dalam maupun luar negeri.
Dengan data-data ini, mereka bisa dengan mudah menelusuri nama, alamat, nomor SIM, riwayat kartu kredit, nomor jaminan sosial dan banyak data pribadi lainnya dari pengguna jasa telekomunikasi. Dari data-data ini, penyidik bisa mencari tahu aktivitas seseorang.
Dalam surat tersebut,
dikatakan bahwa perintah ini berlaku selama tiga bulan, dari April
hingga 19 Juli. Namun menurut Ketua komite intelijen di Senat AS Dianne
Feinstein, praktik pengumpulan data jutaan warga ini kemungkinan telah
dilakukan AS sejak tahun 2006. Per tiga bulan, kata dia, perintah ini
diperbarui.
Kuasai Internet
Ternyata tidak hanya
sebatas alat telekomunikasi. Cengkeraman NSA pada data pribadi warganya
juga diterapkan di dunia maya. Sejumlah nama besar turut terlibat,
bersekongkol dengan AS mencuri data pengguna pada program yang diberi
nama PRISM.
Di antaranya adalah Microsoft yang bergabung pertama kali dalam PRISM tahun 2007, Yahoo pada tahun 2008, Google, Facebook dan PalTalk tahun 2009, Youtube tahun 2010, Skype dan AOL tahun 2011, dan terakhir Apple yang bergabung tahun 2012.
Di antaranya adalah Microsoft yang bergabung pertama kali dalam PRISM tahun 2007, Yahoo pada tahun 2008, Google, Facebook dan PalTalk tahun 2009, Youtube tahun 2010, Skype dan AOL tahun 2011, dan terakhir Apple yang bergabung tahun 2012.
Ironis, padahal slogan Microsoft adalah "Privasi anda adalah prioritas kami."
Berbeda dengan penyadapan telepon yang dikatakan hanya mengambil metadata, dalam program ini NSA bisa mengetahui seluruh aktivitas pengguna. Mulai dari sejarah pencarian, isi email, transfer file, video, foto, data media sosial dan percakapan dalam chat (contoh, Skype). Pertahun, 77.000 data pengguna internet disedot oleh NSA.
Melanggar KonstitusiVerizon, Google, Apple dan beberapa nama papan atas lainnya membantah seluruh tuduhan ini. Tapi berita sudah menggema dan intelijen AS sudah jadi momok bagi pengguna telekomunikasi.
"Mengejutkan NSA meminta perusahaan untuk melakukan ini. NSA setengahnya adalah militer. Militer diberikan akses ke komunikasi sipil. Ini adalah bentuk militerisasi terhadap infrastruktur komunikasi domestik," kata Jameel Jaffer, direktur Pusat Demokrasi untuk ACLU.
Anggota senat, Rand Paul, mengatakan bahwa ini adalah satu lagi borok pada pemerintahan Obama yang terungkap. Menurut Paul, pemerintahan kali ini telah melanggar konstitusi.
"Jika saja presiden dan kongres mematuhi Amandemen Keempat yang kita bersumpah untuk mematuhinya, aktivitas mata-mata pemerintah terhadap data telepon rakyatnya tidak akan pernah terjadi," kata Paul seperti dilansir media The Hill.
Kendati banyak penentangan dan kecaman, pemerintah Amerika Serikat mengatakan punya dasar yang kuat. Tindakan mereka ini didasarkan pada Undang-undang Patriot yang disahkan tahun 2001 pasca serangan 9/11. Undang-undang ini kemudian membuahkan Undang-undang Pengawasan Intelijen Internasional atau FISA.
Berdasarkan UU ini, NSA berhak mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan dari seorang target yang dicurigai di dalam dan di luar negeri melalui telepon atau internet. Mulai dari email, telepon, disisir untuk mencegah tindak terorisme tanpa pemberitahuan lebih dulu.
Menurut USA Today pada tahun 2006 lalu, NSA sejak peristiwa serangan teror yang menghancurkan gedung WTC atau "9/11", telah mengumpulkan puluhan juta hasil penyadapan telepon dari tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu Verizon, AT&T dan BellSouth.
Melindungi Warga?Undang-undang Patriot lantas jadi tameng AS menyadap rakyatnya sendiri. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan bahwa penyadapan perlu dilakukan untuk melindungi rakyat.
"Penyadapan adalah alat yang penting untuk melindungi negara dari ancaman teroris," kata Earnest.
Hal yang sama disampaikan Feinstein. "Ini dimaksudkan untuk melindungi Amerika. Rakyat ingin tanah air mereka aman," kata dia.
Namun James Jaffer, wakil direktur bagian hukum di American Civil Liberties Union mengatakan bahwa AS justru telah melanggar hak-hak demokratis warga melalui praktik ini.
"Dari sudut pandang kebebasan sipil, program ini sangat mencemaskan. Para agen pemerintah mengawasi orang-orang yang tidak bersalah dalam program ini. Ini membuktikan bahwa hak-hak demokrasi kita telah dilanggar secara diam-diam demi badan intelijen yang tidak bertanggung jawab," kata Jaffer.
Lebih jauh Jaffer mengatakan bahwa tindakan NSA "melampaui Orwellian".
Berbeda dengan penyadapan telepon yang dikatakan hanya mengambil metadata, dalam program ini NSA bisa mengetahui seluruh aktivitas pengguna. Mulai dari sejarah pencarian, isi email, transfer file, video, foto, data media sosial dan percakapan dalam chat (contoh, Skype). Pertahun, 77.000 data pengguna internet disedot oleh NSA.
Melanggar KonstitusiVerizon, Google, Apple dan beberapa nama papan atas lainnya membantah seluruh tuduhan ini. Tapi berita sudah menggema dan intelijen AS sudah jadi momok bagi pengguna telekomunikasi.
"Mengejutkan NSA meminta perusahaan untuk melakukan ini. NSA setengahnya adalah militer. Militer diberikan akses ke komunikasi sipil. Ini adalah bentuk militerisasi terhadap infrastruktur komunikasi domestik," kata Jameel Jaffer, direktur Pusat Demokrasi untuk ACLU.
Anggota senat, Rand Paul, mengatakan bahwa ini adalah satu lagi borok pada pemerintahan Obama yang terungkap. Menurut Paul, pemerintahan kali ini telah melanggar konstitusi.
"Jika saja presiden dan kongres mematuhi Amandemen Keempat yang kita bersumpah untuk mematuhinya, aktivitas mata-mata pemerintah terhadap data telepon rakyatnya tidak akan pernah terjadi," kata Paul seperti dilansir media The Hill.
Kendati banyak penentangan dan kecaman, pemerintah Amerika Serikat mengatakan punya dasar yang kuat. Tindakan mereka ini didasarkan pada Undang-undang Patriot yang disahkan tahun 2001 pasca serangan 9/11. Undang-undang ini kemudian membuahkan Undang-undang Pengawasan Intelijen Internasional atau FISA.
Berdasarkan UU ini, NSA berhak mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan dari seorang target yang dicurigai di dalam dan di luar negeri melalui telepon atau internet. Mulai dari email, telepon, disisir untuk mencegah tindak terorisme tanpa pemberitahuan lebih dulu.
Menurut USA Today pada tahun 2006 lalu, NSA sejak peristiwa serangan teror yang menghancurkan gedung WTC atau "9/11", telah mengumpulkan puluhan juta hasil penyadapan telepon dari tiga perusahaan telekomunikasi, yaitu Verizon, AT&T dan BellSouth.
Melindungi Warga?Undang-undang Patriot lantas jadi tameng AS menyadap rakyatnya sendiri. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan bahwa penyadapan perlu dilakukan untuk melindungi rakyat.
"Penyadapan adalah alat yang penting untuk melindungi negara dari ancaman teroris," kata Earnest.
Hal yang sama disampaikan Feinstein. "Ini dimaksudkan untuk melindungi Amerika. Rakyat ingin tanah air mereka aman," kata dia.
Namun James Jaffer, wakil direktur bagian hukum di American Civil Liberties Union mengatakan bahwa AS justru telah melanggar hak-hak demokratis warga melalui praktik ini.
"Dari sudut pandang kebebasan sipil, program ini sangat mencemaskan. Para agen pemerintah mengawasi orang-orang yang tidak bersalah dalam program ini. Ini membuktikan bahwa hak-hak demokrasi kita telah dilanggar secara diam-diam demi badan intelijen yang tidak bertanggung jawab," kata Jaffer.
Lebih jauh Jaffer mengatakan bahwa tindakan NSA "melampaui Orwellian".
Orwellian adalah kondisi
sosial masyarakat yang menurut George Orwell, novelis dan jurnalis tahun
1940an, dipenuhi propaganda, pengawasan, informasi palsu, penyangkalan
dan manipulasi.(np)
